Antisipasi Bencana, BPBD Dialokasikan Dana Siap Pakai Kedaruratan Rp 1 Miliar

AMEG – Dana APBD siap pakai kedaruratan dialokasikan untuk BPBD Kabupaten Malang untuk tahun 2022 ini. Dana sebesar ini dipersiapkan untuk penanganan bencana yang dikhawatirkan terjadi dalam kurun waktu setahun itu.

“Pagu dana APBD untuk BPBD tahun ini sebesar Rp 9 miliar lebih. Khusus dana siap pakai kedaruratan tetap seperti tahun sebelumnya, yakni Rp 1 miliar,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Malang, Joni Samsul Hadi, Rabu (5/1/2022) siang.

Dikatakan Joni, dana siap pakai ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bencana apapun yang terjadi. Meski berharap tidak ada bencana yang terjadi, dana taktis kedaruratan ini tetap dibutuhkan mengingatkan Kabupaten Malang banyak punya kawasan rawan bencana.

Selain untuk dana kedaruratan, anggaran BPBD Kabupaten Malang tahun ini juga diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan penting lainnya. Seperti, pembentukan 15 desa Tangguh Bencana di sejumlah wilayah rawan bencana.

Setiap desa tangguh bencana ini, rencananya dianggarkan sebesar Rp 60 juta. Dana ini diperuntukkan kegiatan pelatihan relawan desa dalam waktu setidaknya satu bulan. Materi pelatihan yang diberikan diantaranya tanggap potensi bencana, analisis resiko, dan evakuasi kedaruratan.

“Anggarannya sebatas pelatihan hingga terbentuk relawan desa tangguh bencana. Ke depannya, pihak desa sendiri yang bisa berinisiatif membentuk kesiapsiagaan darurat bencana bagi warganya,” beber Joni.

Pemanfaatan anggaran lainnya, juga untuk peningkatakan kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan relawan tanggap bencana. Sisanya, sekitar Rp 2,5 miliar diperuntukkan sebagai penunjang keterlibatan BPBD dalam penanganan kasus dan dampak pandemi Covid-19.

Meski mendapatkan alokasi sebesar Rp 1 miliar, menurut Joni dana siap pakai untuk kedaruratan tahun lalu tidak habis terpakai semua.

“Tahun lalu, dana kedaruratan hanya termanfaatkan sekitar 78 persen lebih. Sisanya, menjadi dana silpa yang dikembalikan (ke kas daerah),” imbuhnya.

Sisa anggaran ini, lanjutnya, karena dana tersebut masuk dalam anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Ya, karena penanganan kasus dampak pandemi Covid-19 berkurang, sejak Agustus sampai Desember lalu,” jelas Joni. (*)