Dana PEN Dikembalikan? Begini Tanggapan Fraksi GIS dan PDIP

AMEG – Rencana pengembalian pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), mendapat reaksi dari sejumlah fraksi di DPRD setempat.

Rencana pengembalian itu disampaikan resmi oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi dalam dokumen nota pengantar KUA-PPAS Tahun 2023 saat Sidang Paripurna DPRD, beberapa hari lalu.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Situbondo Andi Handoko, menilai Bupati Situbondo gagal melaksanakan program pusat. Apalagi pinjaman pusat Rp249 Miliar itu sudah diterima sebagian sebesar Rp62 Miliar. Bahkan Rp4 Miliar lebih sudah dilaksanakan untuk perencanaan ratusan proyek.

Andi yang juga Ketua DPC PDIP Situbondo ini mengatakan, jika sudah diawali dengan masalah (kasus rekayasa dokumen UKL-UPL), sebaiknya memang harus dikembalikan. Apalagi, katanya, itu sudah disampaikan Bupati dalam nota pengantar KUA-PPAS.

“Kalau Bupati sudah menyampaikan akan dikembalikan, ya sebaiknya dikembalikan. Apalagi sudah ada masalah. Kita kan mau membangun bukan mencari masalah,” jelasnya, dihubungi via ponselnya, Selasa (23/08/2022).

Dilain pihak, Djaenur Ridoh, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) mengatakan, pihaknya kaget rencana pengembalian Dana PEN yang disampaikan Bupati melalui Nota Pengantar KUA-PPAS. Ia selaku ketua partai pengusung Bupati Karna dan Wabup Khoirani akan mempertanyakan saat rapat anggaran pada Jumat (26/08/202) mendatang di Jember.

Djaenur mengakui, selama ini tidak pernah ada komunikasi dan koordinasi dari Bupati Karna. Meski pihaknya adalah partai pengusung dan koalisi pendukung Pemkab.

“Selama ini belum ada komunikasi, atau bertemu membicarakan soal alasan rencana pengembalian Dana PEN. Yang jelas kami mendukung, agar tidak membebani APBD,” kata Ketua DPC Partai Gerindra ini, ditemui di kantornya, Selasa (23/08/2022).

Dirinya juga menyayangkan gagalnya Proyek PEN di Tahun 2022 ini. Sebab program dari pusat itu sudah dijanjikan dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk membangun puluhan kilometer jalan rusak di pedesaan.

Ia berharap ke depan, Pemkab khususnya Bupati Situbondo mengevaluasi kembali agar perencanaan dan penganggaran lebih menjadi lebih baik. (*)