Dianggap Hubungan Tidak Harmonis, Begini Komentar Wabup Malang

AMEG – Hubungan tiga pejabat utama di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dikabarkan tidak harmonis. Hal ini menjadi keprihatinan publik, lantaran akan menyulitkan kinerja .

Bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah (sekda) terkesan membuat pengaruh sendiri-sendiri di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Wabup Malang, Didik Gatot Subroto, ambil sikap tentang beredarnya kabar tersebut. Ia menegaskan, bahwa hubungan tiga pimpinan utama Pemkab Malang tetap harmonis.

“Saya klarifikasi, itu (perpecahan kubu pemerintahan) tidak betul. Itu isu yang sengaja dimunculkan pihak-pihak tertentu. Sampai saat ini kami masih harmonis memimpin pemerintahan,” tandas Wabup Didik Gatot Subroto, Kamis (19/5/2022) siang.

Wabup memastikan, kepemimpinan pejabat dalam pemerintahan SanDi (Sanusi-Didik) masih solid. Bahkan hubungan dengan pihak legislatif, tetap kompak.

“Fraksi-fraksi di DPRD juga masih bekerja bersama. Itu juga ukuran, bahwa anggota dewan dari parpol pengusung maupun pendukung bisa bekerja sama (mengawal pemerintahan) dengan kami,” ungkap Didik.

Mantan Kades Tunjungtirto- Singosari ini mengakui, pemimpin daerah memang kerap disibukkan dengan agenda masing-masing yang waktunya bersamaan. Sehingga terkesan tidak mendampingi Bupati Sanusi dalam beberapa kali kesempatan acara.

Menurutnya, dalam sehari tidak jarang ada 10-15 acara bersamaan yang harus dihadiri. Sehingga, harus dibagi agar keduanya bisa sama-sama menghadirinya.

Pria yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini menjelaskan, ia harus membagi waktu mengikuti agenda partai yang kerap tak bisa ditinggalkan. Terlebih, ia juga masih berstatus aktif sebagai Ketua DPC PDIP.

“Kegiatan pemerintahan dan agenda partai sama-sama penting, jadi harus tetap berimbang. Kami bisa begini (jadi kepala daerah) juga karena partai. Tetapi, tugas pemerintahan lebih diutamakan,” tandasnya.

Ia tidak menampik jika waktu pemerintahnya semakin pendek hingga 2024 mendatang. Karena itu, kurun waktu dua tahun ke depan, akan banyak dimanfaatkan untuk penguatan internal partai.

“Tetap ada tugas yang diatur. Kami berbagi tugas di pemerintahan daerah pagi sampai sore. Setelah itu, memikirkan partai,” tandas Didik.

Disinggung soal ketidakhadirannya saat rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa (17/5/2022) kemarin, Didik menyatakan sebelumnya sudah melayangkan izin kepada Bupati. Menurutnya, saat itu bersamaan dengan kegiatan partainya.

Apakah kabar perpecahan itu karena manajemen konflik di antara pejabat Pemkab Malang? Soal ini, Wabup enggan menanggapi. (*)