Disway

Dua Tinggi

SAYA sengaja tidak menulis ini kemarin. Saya ingin tahu dulu sambutan publik pada reshuffle kabinet Selasa lalu: biasa-biasa saja.

Tidak ada harapan tinggi pada pejabat baru. Pun ketika untuk kali pertama ada orang Papua jadi wakil menteri dalam negeri: John Wempi Wetipo. Pun di saat Papua memerlukan pemecahan persoalan yang rumit.

Nur Hidayat, dari Narasi Institute, punya pendapat sama dengan Anda: reshuffle ini untuk kepentingan politik semata. Tidak untuk rakyat. Memang akan ada yang membantahnya: politik kan untuk rakyat juga.

Baca Juga

Yang dibantah pun bisa balas membantah: justru rakyat yang dipakai untuk politik.

Rasanya reshuffle ini tetaplah menarik. Setidaknya di sosok John Wempi Wetipo itu: apa yang akan dilakukan untuk Papua. Ia kelahiran Hulekaima, sekitar 1 jam naik mobil dari kota Wamena. Desa ini di pinggir sungai Baliem, sungai terpenting di Lembah Baliem. Hulekaima masih masuk Kabupaten Jayawijaya, yang beribu kota di Wamena.

John sendiri pernah menjadi bupati Jayawijaya. Dua periode pula.

Berarti John cukup mengakar di Jayawijaya. Juga di seluruh pegunungan kawasan itu: 9 kabupaten.

Itulah sebabnya John lantas berani mencalonkan diri sebagai gubernur Papua. Ia kalah oleh Lukas Enembe, gubernur Papua sekarang.

Di kawasan pegunungan itulah kerawanan sering terjadi. John punya konsep penyelesaian Papua. Mestinya. Berarti pengangkatan John sebagai wakil menteri dalam negeri sepenuhnya memang urusan politik. Politik untuk rakyat. Bukan sekadar politik untuk partainya: PDI-Perjuangan.

Bahkan dulu pun begitu. Ketika ia diangkat sebagai wakil menteri PUPR bisa dibilang sepenuhnya politik: agar tokoh harapan yang lagi kalah itu tidak begitu saja habis.

Tentu, waktu itu, John tidak bisa langsung ke kementerian dalam negeri. Itu akan membuat John maupun Enembe kikuk. Kok langsung menjadi atasan yang mengalahkan.

Tiga tahun berlalu. Hubungan kalah-menang itu mestinya sudah lebih cair. Apalagi Enembe sudah tidak mungkin lagi jadi calon gubernur. Enembe memang masih muda. Baru 54 tahun. Tapi ini sudah periode keduanya sebagai gubernur Papua.

Dengan demikian tidak ada lagi persaingan di dalam selimut: pun bila John, 49 tahun, akan maju lagi sebagai calon gubernur.

Keduanya sama-sama berasal dari pegunungan yang sama. Hanya saja Enembe lahir di distrik Kembu, Kabupaten Tolikara. Itu lebih pedalaman dari Hulekaima, kampung John. Lebih jauh pula dari Wamena.

Memang kini sudah ada jalan darat dari Wamena ke Tolikara. Tapi perlu waktu 5 jam untuk ke sana dengan mobil. Itu pun belum sampai ke Kembu, distrik kelahiran Enembe. Masih harus naik sepeda motor lagi selama 3 atau 4 jam. Di sinilah suku Lani banyak tinggal, termasuk Enembe dulu.

“Saya berharap Pak John maju lagi jadi calon gubernur Papua di Pilkada yang akan datang,” ujar Aten Faruq Asso, tokoh muda Wamena sekarang ini. Faruq lahir di Asotipo, dari suku Dani, satu suku dengan John. Kampung Faruq hanya 30 menit dari Wamena.

John lulusan Akademi Pariwisata Manado dengan S1 dan S2 hukum di Universitas Cenderawasih. Sedang Faruq lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Pak John itu rajin ke gereja. Beliau memang dilahirkan di lingkungan gereja,” ujar Faruq. “Pendidikan awalnya pun di sekolah misionaris,” tambahnya.

John juga dikenal sangat ramah. Wajahnya terlihat sering senyum. Seperti juga Faruq. Wajah orang-orang pegunungan Jayawijaya ini terlihat cendekia. Anak mereka banyak yang menang Olimpiade Matematika saat Prof Johannes Surya membina mereka dulu.

Kini, sebagai wakil menteri dalam negeri, John masih punya waktu dua tahun di akhir usia kabinet Jokowi –apalagi kalau pemerintahan ini jadi diperpanjang. Masih banyak yang bisa dilakukan.

Yang juga berat adalah minyak goreng. Ini tugas menteri baru Zulkifli Hasan. Apalagi kalau tugas utamanya membuat harga minyak goreng curah paling tinggi Rp 14.000/kg. Rasanya perlu kerja keras sekali.

Seperti menteri yang ia gantikan, Mohamad Lutfi, Zulkifli juga pengusaha. Lutfi dari Minang. Zul dari Lampung.

Nasib Lutfi sangat baik. Dua kali menjadi menteri perdagangan.

Dua-duanya tidak lama. Yang pertama hanya 8 bulan, di akhir kepresidenan Pak SBY. Yang kedua ini 18 bulan. Nasib berikutnya kurang baik: terjadi gejolak minyak goreng. Lutfi pasti sangat marah. Terutama kepada Vladimir Putin. Sebagai mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Lutfi tahu Putin itu musuh besar Amerika. Dan kini menjadi musuh besarnya juga.

Setidaknya ia pernah tiga kali masuk kabinet –yang pertama ketua BKPM. Setidaknya lagi ia bisa menyelamatkan muka Presiden Jokowi dalam hal minyak goreng. Lutfi-lah yang dianggap salah. Dan ia menerima konsekuensinya. “Saya ini sudah seperti keset. Diinjak-injak semua orang,” ujar Lutfi tentang nasibnya itu.

Tentu ia tidak boleh lupa bahwa keset kotor masih bisa dicuci. Apalagi kalau terbukti ia tidak menerima apa pun dari gejolak minyak goreng ini.

Pak Zul juga tiga kali jadi “menteri”: menteri kehutanan, perdagangan dan (setingkat menteri) wakil ketua MPR.

Mungkin hanya ia lulusan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) yang bisa tiga kali jadi menteri.

Ia memang kalah glamour –dalam penampilan maupun pikiran– kalau dibanding pendahulunya. Tapi ia pekerja keras. Ia langsung terjun ke pasar. Ia pun melihat betapa rumitnya persoalan di pasar itu. Bukan hanya minyak goreng yang bergejolak. Hampir semua harga di pasar itu naik.

John harus mengatasi persoalan di ketinggian pegunungan Papua. Zul harus mengatasi ketinggian harga-harga. (*)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Berjudul Katalog Offline

Liam Then

Saya pernah baca ,orang yang cerah spritualitasnya tidak perlu durasi tidur panjang untuk ngecas kondisi tubuh . 3-5 jam sudah bisa menjadi segar. Hormat dan sehat selalu Pak Bintrik.

Wong Nganggur

Gmna kalo e katalognya di ganti namanya “e katalog pabrik-pabrik apapun se indonesia raya jaya selamanya” Jadi pemerintah bagian pengadaan barang belinya langsung ke pabriknya.liat daftarnya di e katalog lalu datang ke pabriknya.negosiasi dan lain sebagainya….beres.gampang tho.gampang lah.kan cuma komen.gk melu nglakoni.

Liam Then

Beberapa solusi jangka panjang . 1. Pengetatan impor barang remeh temeh,kualitas disunat/alakadar. Bisa mendorong tumbuhnya industri dalam negeri untuk item-item tsb. 2. Kebijakan bea masuk mesin untuk industri perintis (untuk produk yang tercatat paling sering di impor ke dalam negeri ,jika perlu nol kan saja.) 3.Atase perindustrian kedutaan RI dinegara yang terkenal penghasil mesin industri di tugaskan membuat katalog mesin-mesin produksi yang di hasilkan negara tsb. Untuk kemudian di masukan kedalam website nasional yang dikelola oleh dinas perdagangan dan perindustrian. Sehingga bisa di akses oleh pengusaha yang mencari sumber mesin Industri yang terbaik. 4.Bersiasat dengan kondisi internasional mutakhir. Untuk mendapat manfaat optimal demi negara. Misalnya dengan aktif mengundang pelaku industri di USA, yang terpukul dengan serbuan barang made in China ,untuk bangun pabrik di RI saja. Sentimen negatif USA dalam hal defisit dagang dengan Tiongkok. Sedapat mungkin di manfaat kan untuk kepentingan RI. Hasilnya besar kemungkinan menjadi win-win solution bagi kedua negara. Kombinasi populasi RI dan USA sejumlah 600jt orang lebih sebagai pasar bisa mendukung langkah ini. Pengusaha ,pekerja di RI bisa mendapat ilmu dari pelaku industri USA yang sudah pengalaman. 5.penghapusan budaya SKS ( Sistem Kebut Semalam ) yang terbawa dari masa sekolah,kuliah di lembaga kepemerintahan yang menyebabkan proyek-proyek pemerintah lenyeh-lenyeh. baru di kebut akhir tahun.Harus ada hukuman.

Liam Then

@ Pak Suwito, kenyataan sedihnya, sebenarnya bukan karena bodoh. Tapi macam industri di RI jumlah jenisnya masih sangat minim. Ekosistemnya tidak sehat dan tidak di kondisikan sehat. Tidak ada visi dan misi yang bertujuan untuk membangun industri di dalam negeri. Bisa perhatikan berita. Yang banyak itu keberhasilan menarik investasi asing ini itu. Bukan peresmian ,atau berita khusus tentang pembangunan pabrik produksi oleh anak negeri.

Liam Then

Selamat pagi semuanya. Topik hari ini sesuai keresahan saya juga selama ini. Pernah saya berpikir akar masalahnya apa. Sementara ini saya simpulkan sebagai berikut : 1. Pengusaha RI jika di rujuk berdasarkan sejarah lebih ke produsen yang selalu berhubungan dengan hasil bumi,alam. 2. Pengusaha Indonesia DNA nya pedagang komoditas. Bukan produsen. 3.Pengusaha lokal jarang yang mau repot merintis industri bersifat produksi . Pabrik produksi mayoritas dari pengusaha luar negeri yang mengincar pasar dan tenaga kerja murah RI. 4.Jika ada yang mau merintis ,selalu terhalang tembok penguasaan teknologi. Investasi mesin produksi, mencari sumber supplier mesin produksi. Dan proses masuk mesin produksi ke Indonesia sangat tidak sederhana. Karena berhubungan dengan hitungan bea masuk. Tidak ada keistimewaan yang mendukung pengusaha lokal dalam hal impor mesin produksi. 5. Layanan yang tak sama di dalam proses perijinan , sertifikasi produk antara pengusaha lokal dan pengusaha asing. Jika perusahan asing di backing kedutaan negara mereka. Pengusaha lokal saya tebak, dua kali lebih rumit jika mau jadi produsen barang tertentu. Contoh kasus yang cukup anyar (dibawah 10 tahun ) : mobil listrik yang tidak lulus uji emisi. 6.Pengawasan yang tidak ketat dari pihak pemerintah dalam hal serbuan barang hasil industri hasil kebijakan dumping negara tertentu, barang kualitas disunat berhqrga murah ,hasilnya ; persaingan tidak sehat. Akibatnya pengusaha kembali ke DNA asal. Dagang barang impor

Er Gham

Tidak sekedar masalah akses saja, E katalog diharapkan dapat memutus rantai alur barang. Supaya lebih murah. Dan membatasi peran broker. Broker ini tidak punya stok barang, tapi kok bisa jualan. Jadi belinya langsung ke produsen atau pabrik. Di luar e katalog, sebagai contoh adalah pengadaan tank leopard buatan Jerman untuk TNI. Semula, pengadaannya lewat pihak ketiga. Namun akhirnya TNI langsung nego ke pabriknya. Dengan anggaran yang sama sebesar 280 juta dollar (hampir 4 triliun), TNI memperoleh tambahan 30 persen tank lebih banyak. Bisa kita bayangkan efisiennya.

Vaksin Bucin

Yang sertifikasi TKDN lab sucofindo dan surveyor indonesia, memang legalitasnya dari kemenperin. Biayanya lumayan. Pengadaan tingkat bawah yg bingung, harus pakai TKDN di perpres tidak disebutkan “TKDN dipilih meskipun lebih mahal”. Klo ada pemeriksaan ya repot. Apa mau dijawab kepada pemeriksa berdasar surat himbauan TKDN? Apa surat himbauan lebih tinggi dr perpres? Klo mau TKDN full, pusat bikin saja daftar barang. Yang bisa dibeli “merk ini” dikuatkan dengan perpres. Bawah tinggal manut kok, jika yakin tanpa masalah dikemudian hari. Jadi ingat lahan gusuran ganti untung, tapi itu tidak bagi apraisal, mereka tidak mengenal ganti untung, adanya bekerja sesuai aturan. Klo ngikutin kata pejabat tanpa liat aturan bisa bermasalah pak. Dan biasanya bos nya lari, “kan sudah saya bilang, lakkan sesuai SOP. Kok dilanggar?”

DeniK

LKPP bukan lembaga dewa. Masih ada polisi,jaksa,dan kapeka. Tentu mereka tidak mau masuk penjara gara-gara belanja. Beli murah bisa kena tuduhan tdk sesuai . Apalagi beli mahal bisa kena pasal merugikan negara. Bersikap masa bodoh mungkin ini yang mereka ambil yang penting selamat sampai pensiun nanti.

Gito Gati

Saya hanya ingin komentar berdasar pengalaman pribadi saya. Birokrasi kita memang masih terbelenggu penyakit budaya “ceperan”. Saya ngurus IMB (sekarang istilahnya diganti entah apa lagi) di PTSP. Tapi sistem IT yang dipakai masih manual. Yang online cuma nomor antrianya saja. Seharusnya di sistem IT itu semua pendaftar harus bisa ngakses siapa saja yang daftar. Tgl berapa dia daftar. Berkas apa saja yang kurang. Kapan jadwal kunjungan lapangan. Aneh, katanya ada IT tapi ya itu tadi, hanya mesin antrian online saja yang ada. Sekedar info, menunggu jadwal kunjungan dari PTSP itu seperti orang menunggu tikus keluar dari lubangnya. Harus dipancing pakai pindang. Pindangnya harus digoreng lagi. Kalau pindang mentah nggak bakalan mau. Saking jengkelnya akhirnya saya memanfaatkan jasa wartawan “bodrek” yang nyambi sebagai aktivis “LSM” juga. Baru urusan selesai.

Fauzan Samsuri

Abah kayak ngak ingat waktu “pacaran” saja, kalau ketemuannya online terus, kapan makan-makannya Bah…

Juve Zhang

Lahan tambang batubara,nikel,emas,gas,minyak ,sawit, harusnya di kenakan pajak khusus PBB khusu langsung bayar ke Pusat ,misal Rp.10000/M2 buat tanah tambang dan Rp.500/M2 buat kebun sawit. ini akan menjadikan amunisi bagi pemerintah dana yg super gede dari. Pajak Tanah tambang dan sawit. Masa APBN kita cuma 2000 Trilyun kalah jauh sama Profit satu perusahaan Investasi Temasek Singapura yg 3810 Trilyun/tahun. Itu adalah pajak Yg WAJAR bagi pengusaha yg berlomba-lomba menguras kekayaan hasil tambang Indonesia. Sangat menyedihkan lihat Indonesia yg APBN nya hanya di kelas 2000 Trilyun, satu bank BUMN Tiongkok saja Profit nya 810 trilyun.bank ICBC. PBB KHUSUS TAMBANG DAN SAWIT harus segera dilaksanakan oleh MENKEU.

Richolas Tjhai

Hanya sekedar info, sejak install Adblock Browser di android, saya tidak pernah terganggu iklan lagi. Semua tampilan iklan auto bersih. Mungkin bisa jadi solusi untuk pembaca yang masih terganggu banyaknya iklan diwebsite ini. Harusnya tidak terpilih jadi komentar pilihan, karena ajarin blok iklan ????

Jokosp Sp

Jadi setiap site tidak bisa melakukan pembukaan Purchase Order tanpa melewati e_Cataloge. Di e_Cataloge setiap barang sudah ada identifikasi. Namanya Stock Code, ada Part Number barang, Discription barang, Spesifikasi barang, juga Suppliernya. Site tidak bisa membeli barang/ spare part tanpa melalui e_Cataloge. Jika ada penyimpangan atas itu maka tidak bisa dilakukan pembayaran oleh pihak Accounting, itu kontrol pertama. Dan jika ada pembelian di luar e_Cataloge jelas sangsinya, seorang Purchasing bisa dilakukan pemecatan. Pak Presiden harusnya tegas dengan sangsi. Ada Punishment nyata ke para pelanggar. Tidak cukup hanya marah – marah. Kalau tindakannya cuma marah – marah, siapa yang takut ? pasti pelanggaran terus akan terjadi dan program apapun tidak akan jalan. Lebih parahnya tidak merubah habit para aparatur negara ini. Pak Presiden kan dari Swasta dulu, bisalah menerapkan sistem – sistem di swasta yang tidak rumit dan berbelit – belit.

Syamsuriadi Syam

Termasuk sistem penganggaran birokrasi kita juga belum sejalan dengan belanja via e-catalog LPKP, yang jadi kendalanya. Misalnya seperti ini: Penyusunan dan Pengajuan Rencana Anggaran untuk tahun berikutnya itu, biasanya paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya. Dasar harga dan spesifikasi barang yang akan dibeli berpatokan pada e-catalog saat anggaran itu disusun. Jadi dapat dibayangkan perubahan2 kondisi yang terjadi kalau barang itu dianggarkan pengadaannya pad


Editor : Irawan
Publisher : Ameg.id
Sumber : Ameg.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button