AMEG – Kabupaten Malang masih mengalami kekurangan guru ASN. Menjelang rekrutmen PPPK Tahap II, Pemkab Malang memungkinkan rencana meminta kuota PPPK lebih banyak.
“Kami bersama pak Bupati mendorong pemenuhan kuota lebih banyak bagi PPPK. Ya, akan bersurat dan harus mengkomunikasikan (pada pemerintah pusat) kondisi riil kekurangan, agar kuota rekrutmen bagi guru ini ditambah,” demikian ditegaskan Wabup Malang, Didik Gatot Subroto, Senin (22/11) siang.
Alasannya, kata Wabup, pendidikan menjadi kebutuhan dasar dan Kabupaten Malang mengalami kekurangan guru.
Wabup Malang mengungkapkan, pendidikan di Kabupaten Malang layak mendapatkan perhatian prioritas, mengingat jumlah penduduknya yang sangat besar, sekitar 3 juta jiwa. Dengan jumlah ini, lanjutnya, maka dibutuhkan sumberdaya guru yang memadai.
Selain itu, lanjut Didik Gatot, pihaknya akan meminta Dinas Pendidikan bisa mendukung pemenuhan PPPK guru. Salah satunya, dengan memfasilitasi kisi-kisi soal tes yang bisa mempermudah guru yang akan mengikuti rekrutmen tahap berikutnya.
Wabup menambahkan, sejauh ini pemkab Malang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan honorer GTT/PTT. Ia mencontohkan, ditambahnya insentif bagi guru PAUD yang awalnya hanya Rp 1 juta/tahun ditambah menjadi Rp 2 juta/tahun.
Sementara, bagi PTT diupayakan perlindungan berupa asuransi ketenagakerjaan maupun kesehatan.
“Tujuannya, agar PTT bisa bekerja lebih tenang, dan tidak terlalu banyak merepotkan orang lain saat mengalami hal-hal terkait keselamatan kerjanya. Dan, asuransi keselamatan kerja ini bisa diklaimkan,” jelas mantan ketua DPRD Kabupaten Malang ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Rachmat Hardijono mengungkapkan, pada tahun mendatang jumlah guru ASN yang memasuki masa pensiun sejumlah 800 orang lebih. Dikatakan, hingga tahun 2023 mendatang, diperkirakan jumlah ASN guru pensiun mencapai sekitar 1.300 orang. (*)
| Editor | : | Irawan |
| Publisher | : | Ameg.id |
| Sumber | : | Ameg.id |
