Parkir Gak Diberi Karcis, Gratis Aee…

AMEG – Pendapatan parkir yang ditarget Rp 8,5 miliar untuk tahun ini, hingga Juni ini belum tercapai 2 persen. Kenyataan itu jelas ironi.Berdasar informasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu, rendahnya pendapatan itu karena banyak juru parkir (Jukir) tidak memberikan karcis. Sedangkan informasi dari Jukir, ada oknum Dishub bermain di balik rendahnya perolehan retribusi. 

Menyikapi itu, Kepala Dishub Kota Batu, Imam Suryono, mewacanakan parkir gratis bagi pengguna jasa parkir yang tidak diberi karcis. Wacana itu kini tengah.

“Kami akan pasang papan pengumuman di kawasan parkir, yang bertuliskan, jika tidak diberi karcis parkir gratis. Selain itu juga dicantumkan kontak pengaduan untuk menampung keluhan konsumen,” tegasnya, Kamis (17/6/21).

Wacana itu mengemuka, menyusul perhitungan perolehan retribusi parkir yang minim, padahal sudah mendekati semester kedua. Soal Jukir yang tidak memberi karcis, Imam mengaku sudah merasakan dan melihat sendiri. Dia mengaku menemukan sebagain besar Jukir tidak memberi karcis. 

Wacana parkir gratis diharapkan memberikan stimulus kepada para Jukir agar memberikan karcis kepada masyarakat. Menurutnya, selama ini keuntungan dari parkir dibagi 60 persen untuk Jukir, dan 40 persen masuk kas daerah. Jumlah itu cukup tinggi dibanding daerah lain.

Seperti diketahui, kawasan parkir di Kota Batu ada 281 titik. Pada setiap titik telah dilakukan kajian untuk mengetahui potensi pendapatannya, sehingga Dishub berani menargetkan pendapatan sebesar Rp 8,5 miliar tahun ini. 

“Jadi sudah kami lakukan kajian, biar tidak seenaknya sendiri. Sehingga, saat pendapatan di satu titit jauh dari target, akan ada audit dan dipertanyakan kenapa bisa begitu. Jadi mereka harus hati-hati,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD, Didik Machmud, mengaku janggal dengan perolehan retribusi parkir yang jauh dari kata mantab itu.

“Dishub beralasan rendahnya retribusi karena pengawas parkir di Dishub kurang. Kalau memang seperti itu, ditambah saja personelnya. Selain itu, jika butuh anggaran untuk lembur, DPRD menyetujui, asal kerjanya benar,” tutupnya. (*)