Wacana Presiden Tiga Periode Mainan Penumpang Gelap, Harus Ditolak!

AMEG – Belakangan ini ada upaya menjadikan Joko Widodo presiden tiga periode. Wacana itu dilontarkan sebagian elite dan petualang politik yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompok.

Dan Jokowi sendiri berulang kali menyatakan akan tetap konsisten dan berkomitmen terhadap UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Pada bagian lain, survei Parameter Politik Indonesia juga menunjukkan banyaknya penolakan dari responden terhadap wacana itu.

Menyikapi itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M Jamiluddin Ritonga, mengatakan, keinginan jabatan presiden tiga periode juga mengingkari amanat reformasi.

“Penetapan dua periode yang dilakukan para reformis adalah agar tidak terulang masa kegelapan kepemimpinan Orde Baru dan presiden seumur hidup di era Soekarno berkuasa,” tegas Jamiluddin, Selasa (8/6/21).

DPD RI dan mayoritas partai politik pun dengan tegas menolak wacana presiden tiga periode itu. Artinya, untuk dapat mengamandemen UUD 1945 peluangnya sangat kecil.

Karena itu, lanjut Jamiluddin, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi elite dan petualang politik untuk terus-menerus menyuarakan presiden tiga periode.

“Jadi, semua yang merasa reformis harus mencegah, jangan sampai ada amandemen kelima UUD 1945, untuk mencegah penumpang gelap dan para oligarki yang hanya berpikir pragmatis demi kepentingan sesaat,” ucap dia. (*)