AMEG – Jumlah pengangguran di Kota Batu, Jawa Timur meningkat. Pada tahun 2020 tercatat 7.079 orang, tahun 2021 naik menjadi 8.101 orang dan pada 2022 sebanyak 11.199 orang.
Data BPS Kota Batu mencatat, meningkatnya jumlah pengangguran dipicu tidak tertariknya lulusan Kota Batu bekerja di luar kota dan penyebab dampak PHK akibat pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker Kota Batu Suyanto menjelaskan, tren yang ada kebanyakan lulusan sekolah tidak tertarik bekerja ke luar Kota Batu.
“Dengan adanya kondisi itu, membuat posisi pencaker (pencari kerja-red) dari Kota Batu terdesak dengan para pencaker-pencaker dari kota lain. Sedangkan lowongan pekerjaan yang tersedia di Kota Batu juga kebanyakan tak sebanding dan tak sejalan dengan keahlian dan ijazah lulusan sekolah yang ada,” jelas Suyanto.
Kota Batu sebagai kota wisata maka peluang kerja ada di bidang perhotelan dan pariwisata. Padahal lulusan terbanyak di Kota Batu ada di sektor pertanian. Sedangkan sektor pertanian, peluang kerjanya lebih sempit.
Efek pandemi Covid 19 juga menjadi penyebabnya. Tercatat para pendaftar kartu pra kerja tahun 2020 dan 2021, rata-rata merupakan karyawan yang ter-PHK imbas efisiensi pegawai, karena Covid-19. “Sebagian besar yang di PHK berasal dari pekerja di area wisata,” ungkap dia.
Untuk menekan angka pengangguran, Kepala Disnaker Kota Batu Erwan Puja Fiatno mengatakan, telah melakukan pelatihan-pelatian berdasarkan kompetensi yang dimiliki para pencaker. Khususunya bagi mereka yang mengalami PHK.
“Kota Batu juga butuh Balai Latihan Kerja (BLK). Saat ini sudah masuk RPJMD, mungkin tahun depan akan dibangun,” katanya.
Wakil Ketua l DPRD Kota Batu Nurochman mengatakan, fenomena naiknya angka pengangguran disebabkan multiplayer effect. Yang paling besar dikarenakan pandemi. Masa pandemi Covid-19 memang berdampak sangat besar terhadap perekonomian masyarakat.
“Peningkatan angka pengangguran ini tidak boleh dianggap sepele. Maka Pemerintah Kota Batu harus segera melakukan pemetaan,” tegasnya.
Perlunya pemetaan agar segera diketahui variabelnya. Berapa jumlah korban PHK dan berapa jumlah keterserapan angkatan kerjanya. Kemudian faktor-faktor pekerjaan yang tersedia, peluang dan potensi apa yang bisa diambil sebagai kebijakan.
Karena itu, harus ada intervensi kongkrit dari pemerintah daerah untuk segera mengurai lonjakan angka pengangguran.
“Pemerintah juga perlu membuat kajian tentang potensi usaha rintisan atau bisnis start up di bidang property, pertanian dan trasportasi bagi angkatan kerja potensial untuk membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Nurochman. (*)
| Editor | : | Irawan |
| Publisher | : | Ameg.id |
| Sumber | : | Ameg.id |
