Bung Karna Dinilai Mampu Selamatkan Sanksi Pemotongan DAU

AMEG – Melewati 100 hari kerja kepemimpinan Karunia (Bupati Karna Suswandi – Wakil Bupati Khoirani) tak hanya dinilai gagal sebagian kalangan. Politisi Partai  Demokrat, Janur Sasra Ananda menilai Bupati Karna Suswadi, sudah melakukan terobosan dan banyak hal di awal memimpin Kota Santri Pancasila.

Wajar saja, Janur –panggilan akrabnya, adalah bagian dari pengusung kemenangan Pasangan Karunia dalam Pilkada 2020 lalu. 

Menurut Janur, bahwa Karna Suswandi usai dilantik bersama pendampingnya Khoirani, tidak pernah mengumumkan program 100 hari kerja. Tetapi hanya ingin bekerja dan melayani masyarakat secara umum.

Banyak tugas yang harus cepat dilakukan, selama tiga bulan pemerintahannya. Dan prestasi pertama, adalah mampu menyelesaikan APBD 2021 tepat waktu, setelah terbengkalai pada Pemerintahan sebelumnya. “Meskipun disahkan pada awal Maret 2021. Sebab Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru dilantik tanggal 26 Pebruari 2021,” jelas Janur, Selasa (15/06/2021).

Tidak mudah bagi seorang pemimpin dalam masa transisi, kata pria Kelahiran Situbondo ini, apalagi dimulai dengan keterlambatan pengesahan APBD. Sehingga disahkannya APBD 2021, merupakan upaya luar biasa menghindarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dari sanksi pemerintahan pusat, terkait pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)

“Makanya saya optimis dengan kepemimpinan Bung Karna (sebutan akrab Bupati Karna Suswandi). Awal sudah bisa menyelamatkan sanksi pemotongan DAU. Bahkan saat ini mulai banyak pengusaha besar yang ingin berinvestasi di Situbondo. Saya yakin, Situbondo akan lebih Berjaya, Makmur dan Sejahtera,” tututnya.

Menyinggung adanya tudingan serapan APBD rendah sampai akhir semester I Tahun 2021 ini, itu karena keterlamatan pengesahan APBD pada pemerintahan sebelumnya. Sehingga dari Januari hingga Maret yang sempat macet semua kegiatan, sudah mulai bergerak pada Bulan April 2021.

Baru bisa diserap atau dicairkan bulan April 2021. Nah, serapan kenapa minim, karena APBD baru disahkan satu bulan setelah Bupati Karna dilantik. Hingga saat ini, belum setengah tahun memimpin, beberapa program sudah bisa berjalan dan dilaksanakan,” tukas pria yang juga Komisi II DPRD Situbondo ini.

Berbicara belum terserapnya belanja modal untuk kegiatan infrastruktur atau proyek, lanjutnya, karena Bung Karna masih fokus pada kegiatan yang sifatnya pemberdayaan kepada masyarakat dan sosial ekonomi.

“Seperti penyaluran honor guru ngaji dan peningkatan kesejahteraan guru PAUD dan TK. Semua sudah dilakukan di awal pemerintahan Bung Karna dan Nyai Khoirani. Perlu diketahui, bahwa trend APBD saat ini, fokus penanganan Covid-19 dan kesehatan. Sehingga penyerapan belanja kegiatan infrastruktur lebih banyak dikurangi,” jelasnya lagi.

Janur menilai, semua program dan janji politik pasangan Karunia sudah berjalan di awal perjalanan 100 hari kerja. Seperti, Program Sehat Gratis (Sehati) sudah berjalan dan bisa dinikmati masyarakat untuk mendapatkan kesehatan gratis, hanya cukup dengan menunjukkan KTP. (*)