AMEG – Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Malang 2021 digelar di gedung dewan, Selasa (12/4/2022).
Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati ini dibacakan Rahmat Kartala, anggota Badan Musyawarah sekaligus anggota Komisi IV, sebagai juru bicara DPRD Kabupaten Malang.
Bupati Malang dan Wabup Malang berkesempatan hadir, bersama jajaran perangkat daerah (OPD). Sementara, anggota dewan yang hadir mengikuti paripurna hanya 32 orang dari 50 anggota dewan. Jumlah kehadiran ini telah memenuhi kuorum, sehingga rapat bisa tetap dilanjutkan.
Sejumlah catatan strategis DPRD yang dibacakan menyangkut permasalahan pemerintahan, ekonomi dan kegiatan pembangunan, hukum dan kesejahteraan.
“Catatan strategis ini jadi rekomendasi DPRD untuk bahan evaluasi perbaikan capaian kinerja ke depan,” kata Rahmat Kartala.
Catatan DPRD tersebut, diantaranya rekomendasi analisa jabatan, karena banyak yang rangkap jabatan atau bahkan kosong. Juga, pemenuhan kekurangan ASN dengan pengusulan formasi yang lebih memprioritaskan tenaga honorer yang sudah ada.
Rekomendasi lainnya, terkait jalan dan jembatan rusak yang harus didata, untuk dibenahi segera.
“Kami juga merekomendasikan, agar sarpras dan fasilitas kelengkapan jalan lebih merata. Khususnya, di jalur akses pariwisata dan di lingkungan pendidikan,” jelas Kartala.
Di bidang kesejahteraan sosial, lanjutnya, harus dipenuhi standar keramah-tamahan dalam pelayanan kesehatan di faskes. Terutama bagi masyarakat miskin, harus didahulukan penanganan medisnya.
Dalam sambutannya, Bupati Malang HM Sanusi, menyatakan menerima semua catatan rekomendasi DPRD. Ia memastikan, akan menindaklanjuti catatan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih baik tahun ini.
“Saya ucapkan terima kasih. Semua rekomendasi benar (sesuai fakta permasalahannya), dan harus kita lakukan bersama-sama. Bupati tidak bisa sendirian, perlu didukung juga dewan dan berbagai pihak lain,” tandas Sanusi. (*)
| Editor | : | Irawan |
| Publisher | : | Ameg.id |
| Sumber | : | Ameg.id |
