Mas’ud Said Usulkan Ajaran Aswaja di Pemerintahan

AMEG – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) diminta  memperkuat ajaran Ahulusunnah di ranah publik, di wilayah lembaga kenegaraan pemerintahan pusat dan daerah termasuk  instansi strategis lainnya. 

Hal itu disampaikan  Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur,  Prof Dr M Mas’ud Said,  dalam forum rapat Komisi Program Kerja Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Jakarta,  Sabtu (25/9/2021). 

Munas dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia  diikuti  pengurus besar, pengurus wilayah NU, pimpinan Banom dan lembaga underbow NU serta alim ulama dan cendikiawan kampus termasuk Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.

Mas’ud Said lantas mengingatkan agar  pengembangan ideologi yang dianggap sebagai salah satu penangkal radikelisme dan pemahaman Islam yang lebih damai dan sejuk itu, ditopang dengan kodifikasi ajaran melalui penulisan buku Aswaja yang dapat dipelajari di kalangan umum dan sebagai bahan pendidikan keagamaan di masyarakat umum.

“Jadi pada saat NU sudah memasuki abad kedua usianya, Aswaja yang mengajarkan Islam Wasathiyah dan akhlak keberagamaan yang pas dalam konteks bernegara dan berpemerintahan, sudah harus bisa menjadi bagian kurikulum pendidikan kenegaraan dan keagamaan  dengan memodernisasi lembaga lembaga pendidikannya,” katanya. 

Mas’ud Said, hadir sebagai Dewan Pakar PP ISNU ini juga menekankan, pentingnya aplikasi cara berpikir Aswaja dan akhlak atau cara bertindak Aswaja bagi pengurus dan  aktivis NU di jajaran publik pemerintahan. 

Termasuk juga di warga NU, di kalangan bisnis – korporasi, kader NU di jajaran pimpinan perdagangan dan industri serta cendikiawan di kampus-kampus, ia katakan, harus berperilaku sesuai dengan kaidah sebagaimana diajarkan ulama.

Ke depan, kata Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) ini, PB NU bersama ulama dan cendikiawannya seharusnya bisa memimpin dan menguasai mainstream ideologi kenegaraan dan cara keberagamaan yang wasthiyah.

Membawa keramahan hubungan antar pemeluk agama yg kuat di kancah internasional.

“Terutama pada saat dunia sudah hampir kehilangan keadilan, karena ideologi hubungan antar negaranya dan corak keagamaannya cenderung menimbulkan peperangan antar pemeluk agama,” tandasnya. 

Munas Alim Ulama dan Kombes berlangsung dua hari di Jakarta, berlangsung khidmad. Munas  memutuskan rekomendasi  5 tahun ke depan dan mempersiapkan muktamar ke 34, pada bulan Desember 202. (*)