Ngeluruk Dewan, Pengelola Wisata Minta Keadilan Satgas Covid-19 Situbondo

AMEG – Para pelaku usaha wisata di Kabupaten Situbondo, minta keadilan. Sebab selama liburan, kerap dilakukan penutupan tempat wisata. 

Hal itu terungkap saat delapan perwakilan pelaku wisata ngeluruk Gedung DPRD Situbondo, Rabu (02/06/2021). Di antaranya, pengelola wisata Pantai Pathek, Jasmoto, pengelola wisata KK26, Hadari, Barokah Park, Budi Santoso, dan lainnya.

Jasmoto, salah satu perwakilan menyampaikan,  Satgas Covid-19 Situbondo dinilai tidak tegas.  Penutupan hanya diberlakukan bagi tempat wisata. Padahal pelaku usaha mall dibuka dan paling banyak memicu kerumunan.

“Pertama, kita minta ketegasan Satgas Covid-19 Situbondo, terkait penutupan obyek-obyek wisata. Kenapa pelaku usaha lain, seperti mall dan toko kawasan pasar yang memicu kerumunan tetap buka. Ini jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat melemah,” kata Jasmoto.

Tak hanya itu, pihaknya mewakili pelaku usaha wisata lainnya meminta Dinas Pariwisata bisa duduk bersama, untuk memacu perkembangan wisata di Kota Santri Pancasila ini. 

“Kalau pariwisata Situbondo diminati masyarakat secara luas. Secara otomatis perekonomian akan tumbuh pesat dan masyarakatnya lebih sejahtera,” terangnya.

Ia menegaskan, sebenarnya pelaku usaha wisata lebih siap dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Bahkan pihaknya bisa bekerjasama dan melibatkan Satgas Covid-19 ditingkat bawah (desa), dalam penerapan prokes. 

Menanggapi hal itu, Hadi Priyanto, anggota Komisi II DPRD Situbondo menyampaikan, pihaknya sudah menampung aspirasi para pelaku usaha. 

Intinya para pelaku  wisata menuntut keadilan Pemkab Situbondo. Agar dihari-hari tertentu, khususnya hari libur nasional tidak lagi mengambil kebijakan menutup tempat wisata.

“Dengan penutupan tempat wisata, berdampak terhadap perekonomian masyarakat menjadi melemah. Mereka meminta agar dilakukan proses pembinaan oleh Pemkab, agar bisa menumbuhkan kembali obyek-obyek wisata yang ada,” papar politisi Partai Demokrat ini.

Lanjut Hadi, panggilan akrab pria Kelahiran Kecamatan Kapongan ini meminta keadilan. Jika tempat wisata ditutup, kenapa pertokoan besar dan pasar tetap dibuka. 
Bahkan Hadi mengungkapkan, banyak warga di sekitar tempat wisata yang sudah menyiapkan bahan makanan dan minuman, akhirnya tak terjual karena penutupan tempat wisata. 

“Jelas ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Makanya nanti kita sampaikan kepada ekskutif, yakni Bupati agar tidak mengambil kebijakan menutup tempat wisata, saat liburan nasional,” pungkasnya. (*)