Angka Lama Sekolah di Bondowoso Rendah
![](https://ameg.id/wp-content/uploads/2021/04/Angka-Lama-Sekolah-di-Bondowoso-Rendah.jpg)
AMEG – Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, harus lebih ekstra melakukan penataan di sektor pendidikan. Pasalnya, angka rata-rata lama sekolah di Bondowoso pada 2020 ternyata cukup memperihatinkan.
Angka tersebut terbilang rendah, bertengger pada angka 5,93 tahun dan berada di bawah Propinsi Jatim yang mencapai 7,7 tahun.
Data BPS (Badan Statistik) menyebutkan, selama periode 2014 hingga 2020, harapan lama sekolah di Bondowoso telah meningkat dari 12,85 tahun di 2014 menjadi 13,28 tahun pada 2020, naik sebesar 0,43 tahun.
Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 5,52 tahun pada 2014 menjadi 5,93 tahun di 2020 atau naik 0,4 tahun.
Salah satu faktor yang menyebabkan angka tersebut rendah, yaitu tingginya pernikahan dini di Bondowoso.
Angka pernikahan dini (perempuan di bawah 20 tahun), di Bondowoso Sepanjang 2020 mencapai 37 persen.
Berdasar data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Pemkab Bondowoso, paling tinggi di Kecamatan Wringin, disusul Maesan, Tlogosari dan Grujugan.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Bondowoso, Farida, mengakui angka rata-rata lama sekolah memang di bawah Jatim.
“Itu isu strategis yang harus dijawab. Itu merupakan permasalahan yang harus diselesaikan,” katanya, saat dikonfirmasi, Kamis (08/04/21).
Untuk meningkatkan angka rata-rata sekolah adalah memaksimalkan Program Getar Desa (Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa).
“Gerakan Ayo Sekolah dan Getar Desa masih merupakan gerakan prioritas, karena bisa mengintervensi secara signifikan tentang kenaikan IPM dan angka lama sekolah,” katanya.
Menurutnya, kabupaten lain di Jawa Timur masih banyak di bawah Bondowoso. Angka rata-rata lama sekolah Bondowoso berada di urutan enam dari bawah.
“Kita masih di bawah Jember, di bawah Situbondo. Tapi ini target yang harus dicapai karena Jawa Timur sudah tujuh,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mendorong Pemkab memaksimalkan program Getar Desa.
“DPRD akan mendukung kebijakan pemerintah daerah selama untuk kepentingan masyarakat secara umum,” pungkasnya.(ar)
Editor | : | |
Publisher | : | |
Sumber | : |