Lenggak Lenggok Balai Kota

INI sekadar catatan kecil saja. Mungkin tidak penting, tetapi menjadi fakta yang tak akan hilang dari catatan.

Meskipun usia Kota Wisata Batu baru 7 tahun, tetapi ada keinginan untuk memiliki kantor pemerintahan sendiri yang lebih mandiri, layak dan representatif.

Sebelumnya hanya berupa kantor pelayanan publik tingkat kecamatan, yang lokasinya berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang.

Di dalam bangunan amat sederhana bekas kantor kawedanan itu, semuanya berkumpul menjadi satu. Kantor walikota, rumah dinas walikota, ruang kerja sekretaris daerah, para asisten sekda, dan ruang kerja beberapa pejabat.

Sementara kantor dinas dan instansi lain tersebar di berbagai lokasi. Ada yang menyewa ruko, sewa gudang, bahkan ada pula dinas yang berkantor di rumah warga dengan cara menyewa.

Sangat tidak efektif memang, terutama dalam hal pengawasan dan menjaga kedisiplinan. Akibatnya sudah pasti, kinerja para staf dalam melakukan pelayanan publik, kurang optimal.

Jadi kesimpulannya, Kota Wisata Batu memerlukan sebuah kantor yang representatif, sebagaimana pemerintah daerah lain, agar semuanya bisa total bekerja bersama-sama untuk pengembangan wilayah, yang target akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh warga.

Persoalan ini saya ungkapkan kepada para sahabat anggota dewan sebagai representasi dari masyarakat. Alhamdulillah memperoleh sambutan positif dari mereka, tetapi dengan beberapa catatan.

Beberapa catatan itu antara lain agar dibuat perencanaan yang matang, kemudian juga perlu dihitung anggaran yang diperlukan, lantas dari mana anggaran itu diperoleh, lokasinya di mana, serta saran agar disiapkan pula tim yang akan bekerja dengan serius.

Soal anggaran memang menjadi masalah, tetapi hal ini dapat dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, melalui Gubernur Jawa Timur yang ketika itu dijabat Pak De Karwo.

Komunikasi adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Agar semua, termasuk pemerintah pusat tahu dan memahami bahwa Kota Wisata Batu adalah satu-satunya daerah di Jawa Timur yang berhasil memisahkan diri dari induknya atas kerja keras warganya yang diprakasai para sesepuh berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah, tetapi faktanya belum memiliki kantor pemerintahan yang layak.

Bukan hal yang gampang, memang. Keinginan memiliki kantor pemerintahan yang mandiri, bagaikan mimpi. Seperti cita-cita yang menggantung di langit. Sulit dijangkau, mengingat anggaran yang masih kecil, sementara tingkat perekonomian masyarakat juga rendah dengan penghasilan sekitar Rp 300 ribu sampai dengan Rp 500 ribu/bulan.

Melihat fakta yang ada itu, sempat juga terpikir buat apa memiliki cita-cita yang tidak terukur dalam berbagai aspek; anggaran, sosial, dan aspek ekonomi. Jangan-jangan malah akan menimbulkan kesenjangan antara warga dengan birokratnya.

Saat melakukan kunjungan ke kampung, dusun dan desa, sangat jarang terlihat senyum di wajah warga, yang menandakan mereka belum menikmati kesejahteraan. Sangat jarang terlihat keceriaan pada wajah mereka, karena memang belum tersedianya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat berupa kesehatan dan pendidikan.

Melihat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan itu, muncul pikiran lebih baik menunda saja. Atau bila perlu, membatalkan sebuah cita-cita. Karena segala sesuatu harus dilakukan secara terukur.

Tetapi bersamaan dengan itu, muncul pula tekad. Setinggi apapun cita-cita, harus diupayakan dicoba untuk diraih. Dengan dicoba, maka ada dua kemungkin yang akan diperoleh. Tercapai, atau gagal. Sedang kalau tidak dicoba, maka hanya ada satu kemungkinan; yaitu gagal.

Tekad itu akhirnya makin membesar, membesar dan dalam prosesnya tekad itu berubah menjadi sebuah langkah.

Alhamdulillah, dengan mewujudkan falsafah gotong royong, dengan kerja yang tak mengenal lelah dari semua staf serta dukungan sesepuh dan warga masyarakat, setelah beberapa tahun kemudian, sebuah kantor pemerintahan yang menggantung di langit tadi bisa diwujudkan, bersamaan dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang hampir 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.

Demikian juga, anggaran pemerintah daerah yang juga meningkat pesat hingga hampir mencapai Rp 1 triliun. Belum lagi investasi di sektor pariwisata, pertanian dan jasa perdagangan, naik dengan cepat yang mengejutkan banyak pihak.

Gubernur Jatim Soekarwo, ketika memberikan sambutan pada upacara pelantikan saya periode kedua, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim yang mencapai 40 persen, sangat ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di Malang Raya, khususnya dari Kota Wisata Batu.

Ah, rakyat petani yang sederhana tetapi hebat, yang pekerja keras tetapi guyub dan rukun, yang menjadi warga daerah paling kecil dan paling muda di Jawa Timur, akhirnya memiliki balai kota juga, yang dinamakan “Balai Kota Among Tani .”

Balai Kota Wisata Batu ini, yang dibangun dengan keringat rakyat, mudah-mudahan dapat melahirkan calon pemimpin jujur yang berpihak pada rakyatnya.

Balai Kota ini telah menjelma menjadi LandMark kota, berdiri di antara bangunan hotel, tempat wisata, alon-alon dan pasar yang direncakan hendak dibangun. Lenggak-lenggok balai kota itu pernah menggantung di langit, tapi kini sudah berdiri di bumi.

Sahabat ER, Semarang 17-10-2021