AMEG – Soal penyebab tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Malang, Wabup Malang Didik Gatot Subroto, kembali memberikan tanggapannya, Rabu (29/12/2021).
“(Sudah) Saya klarifikasi. Salah itu, PPKM yang dilonggarkan selama Nataru, bukan pelonggaran tujuan wisata,” tegas Wabup Didik Gatot Subroto, ketika dikonfirmasi ameg.id, Rabu (29/12) sore.
Jika tertulis seperti pemberitaan sebelumnya itu, lanjutnya, terkesan pemkab Malang memberi kelonggaran. Padahal, sudah disiapkan aturan pedulilindungi dan pembatasan jumlah pengunjung.
Menurut Wabup, Kabupaten Malang sudah level PPKM 2. Akan tetapi, lanjutnya, pada PPKM Nataru kini, sejumlah tempat wisata diperbolehkan buka dengan beberapa ketentuan dan pembatasan.
“Ya, untuk warga yang bepergian atau pengunjung luar kota, kita kan tidak bisa tahu persis (kondisinya). Maka, ini yang juga perlu disikapi salah satunya dengan testing dan tracing Covid-19,” tandasnya.
Apakah perlu edaran khusus kepala daerah untuk mengantipasi kemunculan kasus baru Covid-19? Wabup Malang menegaskan hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
“Jika dalam testing ini didapati kasus berpotensi Covid-19, mungkin juga dibuatkan edaran Bupati tentang PPKM Lokal. Ini bisa diterapkan di wilayah yang didapati kasus baru Covid-19, sehingga terputus mata rantai persebarannya,” kata Didik Gatot Subroto.
Dalam kaitan itu pula, lanjutnya, tracing dan testing bisa difasilitasi pemerintah daerah. Hal ini penting dilakukan, agar tidak terjadi kasus baru Covid-19 karena bisa ditemukan dan diantisipasi lebih cepat.
Terpisah, Kadinkes Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, menyatakan siap dan mensiagakan alat dan bahan testing. Setidaknya, ini sudah dilakukan di lima pos pantau selama nataru dengan rapid test.
“InsyaAllah siap. Ada sekitar 3 ribuan swab antigen, dan untuk bahan tes PCR ada di sejumlah rumah sakit. Tergantung kebutuhan penggunaannya,” demikian Arbani Mukti. (*)
| Editor | : | Irawan |
| Publisher | : | Ameg.id |
| Sumber | : | Ameg.id |
