AMEG – Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta para aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menggunakan kartu kredit pemerintah.
“Saya minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan kartu kredit pemerintah guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif,” kata Presiden secara virtual dalam pembukaan Festival Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Jokowi meminta Bank Indonesia untuk terus memperkuat sistem kartu kredit pemerintah untuk mempermudah belanja pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini, kata Jokowi, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja pemerintah. “Juga dapat memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah,” tuturnya.
Sebelumnya Jokowi kerap menyinggung instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang realisasi belanjanya masih rendah. Padahal belanja pemerintah menjadi komponen penting dalam mendorong perekonomian.
Jokowi juga menegaskan akan memberikan sanksi bagi instansi yang nilai belanja produk dalam negerinya rendah. Sanksi tersebut akan dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain sanksi, Jokowi akan memberi insentif untuk ASN yang nilai belanja produk dalam negerinya tinggi. Intensif tersebut salah satunya berupa kenaikan tunjangan kinerja atau tukin.
Karenanya ia berharap penggunaan kartu kredit pemerintah ini dapat mendorong realisasi belanja di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. (*)
Editor: Sugeng Irawan
| Editor | : | |
| Publisher | : | |
| Sumber | : |
