Warning FKB: Musrenbang Jangan Hanya Kegiatan Formalitas

AMEG– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga kabupaten di Situbondo, Jawa Timur, jangan hanya dijadikan kegiatan formalitas dan hanya gugur kewajiban sesuai amanah undang-undang.

Itulah warning atau bentuk peringatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Tolak Atin, usai mengikuti Musrenbang di sejumlah Kecamatan di Situbondo.

“Musrenbang yang rutin setiap tahun, merupakan wadah untuk membahas usulan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun mendatang,” jelas Tolak, panggilan akrabnya, di Gedung Dewan Situbondo, Rabu (9/2/2022).

Pelaksanaan musrenbang dimulai dari bawah (desa) hingga tingkat atas (kabupaten), menurutnya menjadi harapan dari aspirasi murni masyarakat Situbondo.

“Tentunya hasilnya, dari usulan tersebut tetap mengacu pada visi misi kepala daerah. Ini harus betul-betul terangkum secara baik, jangan hanya dijadikan formalitas semata,” sergahnya.

Ia menyayangkan saat mengikuti pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kapongan kepada pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), saat mempertanyakan kuota nominal anggaran Kecamatan, bukan dalam bentuk prosentase. Sehingga bisa memastikan untuk mengakomodir usulan prioritas kegiatan yang bersumber dari Musrenbang.

“Tapi secara detail pihak Bappeda tidak mampu menjelaskan, seperti apa gambaran kemampuan keuangan daerah. Sayangnya tadi belum ada penjelasan detail dari Bappeda,” ungkap Tolak kecewa.

Ditempat lain, Kepala Bappeda Situbondo, Sugiono menjawab normatif pernyataan dari Ketua Fraksi PKB itu. Ia mengatakan, musrenbang tingkat kecamatan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan, untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Kita tidak bisa berbicara terkait masalah anggaran, yang disediakan berapa di masing-masing kecamatan. Tetapi hanya bisa menampung program prioritas dari masing-masing desa,” pungkasnya singkat, Rabu (09/02/2022). (*)