AMEG- Puluhan Kepala Desa (Kades) tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Situbondo ngeluruk Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Senin (19/04/2021). Mereka mengaku kesal adanya pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) hingga puluhan juta.
Sekretaris APDESI Situbondo, Syamsuri Abbas mengatakan, semua desa menerima pesan lewat WhatsApp adanya Pagu ADD dan BHP Perubahan. Potongan variatif kisaran Rp 12 juta hingga Rp 25 juta per desa.
“Jika ada pengurangan khususnya ADD otomatis akan mengurangi tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa,” kata Syamsuri saat audiensi dengan Kepala Dinas PMD, Lutfi Joko Prihatin.
Para Kades meminta kebijakan Bupati Karna Suswandi melalui Kadis PMD agar tidak mengurangi ADD dan BHP. Mereka juga menuntut penambahan anggaran. Ini mengingat beberapa desa menambah personil perangkat desa sesuai Perda SOTK.
“Bagi kami penurunan ADD dan DD itu sangat signifikan meskipun kisaran Rp 12 hingga Rp 25 juta. Apalagi bagi desa yang tak berpenghasilan PADes,” jelasnya.
Usai audiensi, Kadis PMD Lutfi JP menjelaskan, bahwa penurunan ADD dan BHP itu bukan pemotongan tetapi karena adanya penurunan Dana Alokasi Umun (DAU) dari pusat. Secara otomatis akan mengurangi besaran ADD masing-masing desa.
“Bukan pemotongan itu, tapi DAU Situbondo kan dikurangi. Otomatis akan mengurangi ADD semua desa. Pemotongan gak seberapa hanya kisaran Rp 17 juta,” kata Lutfi.
Ditambahkan, pengurangan ADD itu otomatis APBDes harus dirubah. Sehingga sampai saat ini ADD belum cair untuk semua desa. “Keterlmbatan itu bukan dari faktor DPRD. Itu terjadi karena APBD kan baru selesai,” ungkapnya.
Data terhimpun, pengurangan ADD semua desa di Kabupaten Situbondo mencapai Rp2,464 Miliar. Dari awalnya total Rp85,8 Miliar menjadi Rp83,3 Miliar. Sedangkan pengurangan dana BHP 2021 mencapai Rp64,9 juta. Awalnya total Rp5,491 Miliar menjadi Rp5,426 Miliar. (ir)
| Editor | : | |
| Publisher | : | |
| Sumber | : |
