AMEG – Moeldoko yang beberapa waktu lalu dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa di Deliserdang, dituntut mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Tuntutan mundur atau dipecat itu mengemuka di public, setelah simpatisan dan pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), mewacanakan itu.
Baru-baru ini, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, bahkan menyebut dua nama tokoh politik yang dinilai pantas menggantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP, yakni Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, dan eks Wakil Ketua DPR sekaligus Pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai wacana itu wajar. Pasalnya, Moeldoko dinilai sebagai tokoh sentral pada kisruh Demokrat, di luar tokoh-tokoh politik internal partai berlambang Mercy.
“Memang harus diakui, Demokrat KLB ini figur kuncinya ya Moeldoko,” tegas Adi Prayitno, Senin (5/4/21).
Andai yang menjadi ketum Marzuki Ali, Darmizal atau Jhoni Allen, itu biasa-biasa saja, karena mereka orang dalam. Tapi karena ada orang baru yang di-Demokratkan, kebetulan kepala KSP, jadi segala atribut yang melekat pada Pak Moeldoko ya dibegitukan,” sambungnya.
Dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga meyatakan, perihal wacana pergantian Kepala KSP dengan memunculkan nama Fahri Hamzah dan Ali Mochtar Ngabalin, adalah tindakan politik yang diambil Partai Demokrat kubu AHY.
“Ini bukan pukulan balasan lagi, tapi memang serangan babak lanjut yang belum selesai,” tutup Adi Prayitno.(ar)
| Editor | : | |
| Publisher | : | |
| Sumber | : |
