AMEG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, secara full tanpa potongan, dan menjaga konsistensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta memberikan THR full kepada karyawan tanpa dicicil.
Desakan ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyikapi adanya potongan THR bagi para ASN.
Menurut HNW, jika alasan Kemenkeu tidak memberikan THR penuh kepada ASN karena keterbatasan APBN, maka HNW mengusulkan agar anggaran THR bagi pejabat negara direalokasikan untuk pemenuhan anggaran THR bagi ASN dan aparat TNI dan Polri.
“Kemenkeu harusnya berikan THR full bagi aparat negara, apalagi dalam kondisi sulit di tengah pandemi. Bila itu karena APBN yang kurang, saya usul realokasikan anggaran THR pejabat negara untuk pemenuhan THR para ASN,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (2/5/21).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menilai, pemberian THR secara full merupakan bentuk apresiasi negara atas kinerja aparat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di tengah pandemi.
Berdasar data Badan Kepegawaian Negara pada Juni 2020, sambung dia, setidaknya selama 3 bulan awal pandemi, 838 ASN mengalami positif Covid-19, bahkan ada yang meninggal dunia.
Apalagi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021yang mewajibkan pengusaha membayar THR secara penuh.
Dia menyayangkan inkonsistensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta membayar penuh THR untuk karyawan, tapi pemerintah malah tidak konsisten dengan tidak membayarkan penuh THR untuk ASN.
“Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang konsisten dan apresiatif terhadap kinerja aparatur negara. Apalagi di tengah berbagai koreksi atas proyeksi pertumbuhan Indonesia, kebijakan yang mendorong konsumsi masyarakat seperti THR harus diberikan penuh, dan bantuan sosial tunai mestinya dilanjutkan,” tandasnya.(ar)
| Editor | : | |
| Publisher | : | |
| Sumber | : |
